photo AB230x90gif_zps839436ce.gif

Anies Ingin Bawa Bantuan Tunai KIP ke Jakarta, Begini Jawaban Telak Timses Ahok-Djarot

BERITA INDONESIA


WartaKota.top , - Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan ingin agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diterapkan juga di DKI yang sudah ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak setuju karena sejumlah alasan.

Kini penggawa tim sukses (timses) Ahok-Djarot Saiful Hidayat ikut membela. Anies yang seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai lupa bahwa KIP adalah hasil percontohan dari KJP yang sudah lebih dulu ada di Jakarta.

“KIP itu justru belajar dari KJP. Itu kan program Jokowi sewaktu jadi Gubernur DKI. Dia (Anies) tidak begitu paham soal realitas yang sudah terlaksana di Jakarta,” kata kata penggawa Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan, saat berbincang, Selasa (1/11/2016).


Pantas adalah politisi PDIP yang duduk sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan. Menurutnya, pokok fungsi dari KIP sudah terakomodasi dalam KJP, bahkan KJP sudah mengalami perbaikan-perbaikan dibanding awal kemunculannya dahulu. Ini karena KJP lebih dulu dirintis daripada KIP.

“Begitu Pak Jokowi jadi Gubernur DKI, dia menerapkan KJP. Kemudian ini terus alami perbaikan-perbaikan dan supaya betul-betul sesuai tujuannya, yakni memproteksi kepentingan anak didik,” kata Pantas.

Evolusi KJP membawa perubahan soal cara menyalurkan bantuan untuk siswa-siswa di DKI, yakni transaksi non-tunai. Sementara KIP masih menggunakan sistem tunai dalam penyaluran bantuan. Sifat tunai ini adalah salah satu yang tidak disetujui Ahok, sehingga KIP ditolaknya diterapkan di Jakarta.

“Kalau di awal-awalnya KJP masih sering terjadi penyalahgunaan penggunaannya, maka untuk memperkecil penyimpangannya maka transaksi dilakukan non tunai. Kalau tunai, tidak ada yang bisa mengontrol penggunaan bantuan itu,” kata Pantas.

Lagipula, imbuh Pantas, besaran KJP dinilainya lebih besar ketimbang KIP. Nilai nominal di KJP memang terbilang cukup besar. Siswa SD misalnya menerima Rp 210 ribu/bulan, SMP Rp 260 ribu/bulan, SMA Rp 375 ribu/bulan dan SMK Rp 390 ribu/bulan. Sedangkan besaran untuk siswa swasta lebih besar, yakni SD Rp 340 ribu/bulan, SMP Rp 430 ribu/bulan, SMA Rp 665 ribu/bulan dan SMK Rp 630 ribu/bulan.

“KIP kan program nasional yang penerapannya masih bentuk uang tunai, maka kita tidak bisa kontrol mau digunakan untuk apa. Dari segi jumlah, KJP itu jauh lebih efektif dan tepat sasaran karena sudah belajar dari pengalaman tunai dulu. Dan dulu ternyata tidak efekti,” tutur Pantas.

Menurutnya, cukuplah KJP saja untuk siswa-siswi di Jakarta. Apalagi bila anak-anak pemegang KJP itu bisa tembus perguruan tinggi negeri, maka akan diberi bantuan Rp 1,5 juta per bulan.

“KJP di DKI masih sanggup memenuhi kewajibannya kepada masyarakat Jakarta,” kata dia



 
 garudaqq.org  http://adukiukiu.com/  inidewa365.org photo AB230x90gif_zps839436ce.gif
Share on Google Plus

About BERITA INDONESIA

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Poskan Komentar