photo AB230x90gif_zps839436ce.gif

KPK Minta Hak Politik Damayanti Dicabut


 Selain menuntut hukuman pidana penjara enam tahun bui dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara, mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP yakni Damayanti Wisnu Putranti juga dituntut pencabutan hak politiknya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mencabut hak Damayanti untuk dipilih selama lima tahun.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana," kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016).

Damayanti dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini serta Budi Supriyanto menerima hadiah berupa uang dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Ia sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku, senilai Rp41 miliar.

Damayanti dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 garudaqq.org  http://adukiukiu.com/  inidewa365.org photo AB230x90gif_zps839436ce.gif
Share on Google Plus

About BERITA INDONESIA

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Poskan Komentar